peraturan tentang pengelolaan barang milik daerah. 06/2017 Tahun. peraturan tentang pengelolaan barang milik daerah

secara optimal; b. Ketentuan Penutup. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia. BARANG PERSEDIAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Menimbang : a. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 12. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan pasal 511 ayat 2 (dua) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. bahwa pengelolaan barang milik daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal; b. 4855, LL SETNEG : 10 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerahtentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. (2) Barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi : a. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan / Daerah tentang. (2) Peraturan Bupati ini bertujuan: a. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau; 2. Subbagian Hukum – BPK Perwakilan Provinsi NTBPerbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas; Mengingat : 1. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dalam peraturan ini telah diatur perihal. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut 3) Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis,ABSTRAK: a. 06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara; 8. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH . Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. Di antara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka,. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan mekanisme sebagai berikut: BAB I Ketentuan Umum; BAB II Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah; BAB III Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran; BAB IV Pengadaan; BAB V Penggunaan; BAB VI Pemanfaatan;. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan ketentuan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganPeraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,Phone: 0813 8098 9013, 0821 1310 8322 BBM : D7BC3D6E, 22A1E8D5. U. 19 Tahun 2016. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah • Permendagri No. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Menteri Dalam Negeri ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2018. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2022 tentang PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa pp no. Pemanfaatan Barang Milik Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Daerah. 3 PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 5 ayat (2). PERGUB NO. 2 Slide Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai Peraturan Menteri. (3) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelolaan. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang. Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, bahwa pen g elolaan barang milik daerah diatur dalam P eraturan Daerah; d. 78, TLN No. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (3), Pasal 73 ayat (3), Pasal 77 ayat (6), Pasal 84, Pasal 103 ayat (5), Pasal 113, Pasal 134 ayat (7), dan Pasal 144 ayat (3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu. Pengelolaan barang milik daerah men-jadi sangat penting dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Negara dan penganggaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Barang Milik Negara; Mengingat : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Dalam uarian. 2. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; Informasi Tersedia Setiap Saat. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan. TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. U. 3. Tipe Dokumen. 2022. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 22); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Insonesia Nomor 5533). Untuk itu perlu menetapkan perbup ini. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Sistem Agregasi Tata Kelola. Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. untuk mewujudkan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Mencabut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Sensus Barang Milik Daerah. TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH . Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 19Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republi~Indonesia. Peraturan Pemerintah No. Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Malang berupa Tanah Aset Desa yang berubah menjadi Kelurahan. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2015. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021. U. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 perlu pengaturan pengelolaan Barang Milik Daerah; c. ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. ABSTRAK: a. Aset atau Barang Milik Daerah - JDIH Kota Padang. Tahun. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 4. untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah secara tertib; dan b. 12. Barang milik negara/daerah meliputi : barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D dan barang yang. 5. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang PengelolaanPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 4 Tahun 2009 Seri E), dicabut dan dinyatakan. tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. pemanfaatan barang milik daerah sebagai bagian dari siklus pengelolaan barang milik daerah yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 2014. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang PengelolaanBarangMilikDaerah(LembaranDaerah Nomor1Tahun2020,TambahanLembaranDaerah Nomor48);Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Nomor Peraturan: 4: Tanggal Penetapan: 2021-06-17: File Produk Hukum: Perda_4_2021. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2018. ABSTRAK: Menimbang : a. Selanjutnya mengenai pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah menjadi tanggung jawab. E. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2022 tentang Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular: Berlaku : Lihat / Unduh Detail: 14:. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Beritatentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Beras al dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah; 7. (11) Diisi kuantitas barang yang diusulkan. Peraturan Bupati Nomor 182 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Mulik. Pejabat Pengelola Barang Milik Negara; 4. Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. U. . 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. Ak. 25. Milik Negara/Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38ÐÏ à¡± á> þÿ e h þÿÿÿ& ' ( ) * + , - . U. Dasar Hukum yang mengatur Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik. 06/2016 tentang Perubahan atas Peraturanpelanggaran pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. 1 Tahun 2019. MENTERI KEUANGAN, Menimbang : bahwa guna operasionalisasi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan,. Berlaku. Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan dalam rangka meningkatkan kualitas. ABSTRAK: a. Jumlah Halaman: 100 HLM; Penjelasan :. 11 April 2016. 28 Tahun 1959; UU No. Pengelolaan BMN Aset Lain-lain meliputi penetapan status Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan,. a1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Perpustakaan Nasional; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 5. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. U. 06/2012. , QRMA, CRGP 3K views • 31 slides Judul. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pejabat Pengelolaan BMD; Pemenfaatan BMD; Pembiayaan; Ketentuan Penutup. Login. Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan dalam rangka penguatan organisasi pelaksana pengawasan dan pengendalian barang milik negara serta meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian barang milik negara, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian/perubahan kembali; b. Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Menteri Dalam Negeri berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam. PP ini mengatur mengenai penyempurnaan yang diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yaitu antara lain pada Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah. 1, LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 1. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019. 28. b. Peratur an Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penge lolaan Barang Milik Daerah; b. Jenis. kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tangerang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu diganti; b. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (3), Pasal 73 ayat (3), Pasal 77 ayat (6), Pasal 84, Pasal 103 ayat (5), Pasal 113, Pasal 134 ayat (7), dan Pasal 144 ayat (3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 144/PMK. Asas, Ruang Lingkup, dan Kedudukan; 3. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat Pemanfaatan Barang Milik Negara. 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah; 18. Urusan Pemerintahan : Bidang Pemerintahan Umum: Bidang Hukum : Umum: Bahasa : Indonesia: T. 4. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang. Bahasa Indonesia. Penambahan. BAB 1 KETENTUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 3. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka guna tertib. bahwa sesuai dengan Lampiran 1. 06/2016, BN. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. Dalam uarian ini disampaikan mengenai: DASAR HUKUM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH • PP No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah T. Peraturan ini mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Catatan : Mencabut PP No. Peraturan Perundang-undangan. Tutup. Ketentuan Penutup. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 201913. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang milik. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah; 15. Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah. 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain; CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022. Terdiri atas 19 Bab dan 127 Pasal. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. Pasal 1 . Status. Aset atau Barang Milik Daerah - JDIH Kota Padang. Dokumen Peraturan : Permendagri No. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah T. 23 Tahun 2014, PP No. sesuai dengan kebijakan umum pengelolaan barang milik daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; c.